RUMAH SAKIT TANPA KELAS UNTUK JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

09-08-2010 / KOMISI IX

            Tingginya biaya hidup di Pulau Batam sangat memberatkan buruh. Upah minimum kota (UMK) yang diterima sebesar Rp. 1.100.000,- dinilai masih jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

            Selain itu, pemenuhan akan jaminan kesehatan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Adanya rumah sakit yang terjangkau oleh buruh, baik milik pemerintah maupun swasta telah menjadi kebutuhan masyarakat banyak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

            Hal itu menjadi salah satu perhatian Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan).

            “RSUD-RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sekarang berkelas. Apalagi Batam lebih banyak yang (berobat) ke rumah sakit swasta, tentun saja Jamkesmasnya ga laku. Jamkesmas ini kan untuk kelas III. RSUD yang uangnya dari rakyat aja masih senang pakai kelas,” kata Ribka.

            Untuk mengatasi supaya semua masyarakat Indonesia mendapat jaminan kesehatan, Ribka mengusulkan supaya dibangun rumah sakit tanpa kelas. Ia berharap dengan adanya rumah sakit tanpa kelas maka seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin dapat jaminan kesehatan.

            “Seharusnya ada rumah sakit-rumah sakit tanpa kelas,” tegasnya.

            Menurutnya, kalau setiap daerah care terhadap rakyatnya dan tidak ingin ada satu pun warganya yang tertolak dari rumah sakit, pembangunan rumah sakit tanpa kelas dapat menjadi salah satu solusi. “Kalau setiap daerah mau rakyatnya tidak tertolak dari rumah sakit atau care terhadap rakyatnya, itu rumah sakit tidak boleh ada kelas. Itu perintah konsitusi kita,” ujar Ribka.

            Ia menegaskan supaya seluruh RSUD tidak menghilangkan pelayanan kelas III. Menurutnya, keberadaan kelas III disetiap rumah sakit, khususnya milik pemerintah diperuntukan bagi masyarakat miskin.

            Lebih jauh, Ribka menjelaskan, perhatian yang penuh terhadap kebutuhan kesehatan rakyat miskin menjadikan Komisi IX sangat concern terhadap keberadaan rumah sakit tanpa kelas. “Komisi IX sekarang mengkampanyekan rumah sakit tanpa kelas di seluruh Indonesia,” kata Ketua Tim Kunker Ribka Tjiptaning. (bs)

          

BERITA TERKAIT
Hubungan Baik Indonesia-Malaysia Harus Jadi Dasar Penuntasan Kasus Penembakan PMI
29-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama alias Uya Kuya, menyayangkan insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia...
Tidak Semua Jenis Serangga Aman Dikonsumsi, Kepala BGN Harus Hati-Hati Usulkan Wacana
29-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta agar usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang...
Nurhadi Kecam Penembakan Lima Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
29-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengecam tragedi penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan...
Transformasi BP2MI Jadi Kementerian, Kurniasih Dorong Perlindungan PMI Lebih Maksimal
24-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong semakin baiknya perlindungan Pekerja Migran Indoensia (PMI) seiring perubahan...